Pius Lustrilanang Gelar Rapat Dengar Pendapat  Dengan Masyarakat Manggarai 

Anggota MPR/DPR -RI,Pius Lustrilanang,S.IP,MSi,saat melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan masyarakat manggarai di Kec.Langke Rembong Kabupaten Manggarai NTT,14  Mei  2018

Manggarai,NTT,nusantara7.com-Anggota MPR/DPR RI ,Pius Lustrilanang,S.IP,MSi,menggelar acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Arah Dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan,dengan masyarakat manggarai di Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai NTT,14 Mei 2018 yang dihadiri oleh 150 (seratus ima Puluh ) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, unsur pemerintahan setempat, tokoh pemuda, dan masyarakat umum lainnya.

Pada kesempatan tersebut,Pius menjelaskan tujuan Pembangunan Nasional yang tersirat dalam UUD 1945 adalah “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

“Menurut GBHN tahun 1999-2004 tujuan pembangunan nasional “Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera dalam kurun waktu lima tahun ke depan”,terang Politisi Gerindra ini.

Menurut Pius,kegiatan Rapat Dengar Pendapat ini bertujuan agar masyarakat didaerah pemilihan dapat lebih memahami tentang Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan dan dapat memahami pula bagaimana pemerintah menetapkan kebijakan nasional yang sama untuk semua daerah di Indonesia terlepas dari dinimika dan persoalan yang terjadi didaerah itu sendiri serta untuk ikut memberikan jabaran tentang Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan dimana Dapil Nusa Tenggara Timur 1 adalah salah satu dapil didaerah Indonesia Bagian Timur yang masih belum sepenuhnya menikmati pemerataan banyak pembangunan seperti di Indonesia Bagian Barat dan untuk mendapatkan aspirasi terkait Pemerataaan Pembangunan, apa saja yang diharapkan dari Tema ini yaitu Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan, tahapan pembangunan apa saja yang bisa diajukan ke Pemerintah Pusat khusunya melalui DPR RI sebagai wakil rakyat.

“Rapat Dengar Pendapat ini juga sebagai bagian dari pemenuhan tugas dan kewajiban anggota MPR dalam mensosialisasikan hal ini diharapkan anggota dapat memperoleh masukan dan aspirasi terkait hal ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan konstituen didaerah pemilihannya”,ujar Pius.

Pada kesempatan tersebut sejumlah peserta mengajukan pertanyaan kepada Anggota DPR RI Dapil 1 NTT ini,seperti :Bagaimana DPR melihat kesenjangan yang terjadi di hampir semua daerah di Nusa Tenggara Timur baik itu kemiskinan, pendidikan,kesehatan dan banyak hal lain ?.Apakah Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan ini sudah dianggap telah menjangkau keseluruh wilayah Republik Indonesia mengingat daerah Flores dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya masih banyak mengalami keterlambatan pembangunan. Korupsi yang sedang gencar dilaksanakan di Indonesia apakah akan membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur khusunya di dapil Nusa Tenggara Timur 1 dan bagaimana dampaknya terhadap percepatan pembangunan di daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 kedepannya.Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan kami didaerah dengan merujuk pada potensi lokal yang ada ?Bagaimana pemerintah menjawab semua kebutuhan kami yang sudah kami sampaikan dalam Musrembang – Musrembang dimana kami masyarakat ikut dilibatkan dalam upaya perencanaan pembangunan tetapi kami merasakan bahwa hampir tidak ada satupun usul/saran kami dalam banyak Musrembang bisa direalisasikan. 

Dalam penjelasanya menjawab pertanyaan peserta,Pius menerangkan bahwa arah dan tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, harus dimulai dari penataan sistem politik yang baik. Faktor – faktor yang menyebabkan politik berbiaya tinggi harus segera dieliminasi. Penguatan fungsi partai politik dalam melakukan rekruitmen politik yang baik harus dilakukan. Partai politik diberikan tugas untuk memastikan hanya orang-orang yang mempunyai komitmen dan kemampuan dalam hal menciptakan kesejahteraan rakyatlah yang ditampilkan untuk hadir menjadi pemimpin.

“Memastikan Penegakan Hukum dan aturan yang berlaku secara konsekuen. Sebagai sebuah produk, aturan yang ada harus dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya pencegahan pelanggaran hukum melalui sosialisasi, kampanye positif, membangun kemitraan dengan masyarakat dan lain sebagainya harus terus dilakukan. Penegakan hukum dalam semua sektor harus dapat berjalan secara optimal.Pelibatan masyakat disemua tingkatan, baik pusat dan di daerah dalam menyusun rencana pembangunan mutlak harus dilakukan. Hal ini agar supaya rencana pembangunan yang ditorehkan adalah betul – betul merupakan jawaban atas permasalahan rakyat dan untuk mewujudkan cita – cita bersama, yaitu keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam tahap implementasi rencana pembangunan maupun evalusinya, peran masyarakat harus tetap pula diutamakan.Pemerintah harus mulai serius menggarap sektor riil yang ada di semua daerah. Sudah saatnya seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan nilai ekonomi dari pengelolaan potensi yang ada di lingkungannya. Pemerintah harus dapat memfasilitasi modal, pelatihan maupun distribusi produk yang dihasilkan di semua daerah”,pungkas  Pius yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI ini.(redaksi)

 

 

 

 

 

Share

Comments

comments

Berita Lainnya